Satpol PP Kabupaten Tangerang Gelar Bimtek Tingkatkan Kapasitas Personel Hadapi Implementasi KUHP Nasional

TANGERANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Satpol PP Kabupaten Tangerang sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam menghadapi implementasi regulasi hukum nasional. Kegiatan tersebut berlangsung di Kencana Tirta Elevent, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kamis (23/7/2026).

Bimbingan teknis dibuka secara resmi oleh Sekretaris Satpol PP Kabupaten Tangerang, Asep Nurman Jaenudin, didampingi Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, Dian Khamaliyah. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari unsur akademisi, kepolisian, dan kejaksaan untuk memperkuat pemahaman personel mengenai perkembangan hukum serta pelaksanaan penegakan peraturan daerah.

Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Ana Supriyatna, mengatakan bahwa pelaksanaan Bimtek bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam menghadapi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurutnya, perubahan regulasi tersebut menuntut aparatur Satpol PP memiliki pemahaman yang komprehensif agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Materi pertama disampaikan oleh Dr. Mamay Komariah, S.H., M.H., Wakil Dekan sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan strategi penegakan regulasi daerah dalam menghadapi implementasi KUHP baru dengan menitikberatkan pada harmonisasi antara hukum pidana nasional dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah.

Selanjutnya, IPDA Steven Bangun, S.Tr.K., selaku Kasubnit Krimsus Polresta Tangerang, memaparkan materi mengenai aspek penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan hukum yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Ia juga menjelaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan Satpol PP dalam mendukung efektivitas penegakan peraturan daerah.

Sementara itu, Hika Deriya Fajar Rizki Asril Putra, S.H., M.Kn., Kasubsi I Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, menyampaikan materi mengenai peran kejaksaan dalam pengawasan proses penyelidikan dan penyidikan. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Bimbingan teknis ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur agar mampu memahami dinamika perubahan regulasi, khususnya dalam menghadapi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Melalui kegiatan ini, personel memperoleh pemahaman mengenai strategi dan tata cara penegakan hukum regulasi daerah, termasuk implikasi perubahan hukum pidana nasional terhadap penyusunan dan penegakan hukum administrasi daerah serta pengawasan penyelidikan dan penyidikan," ujar Ana.

Selain itu Kepala Bidang Pemerdayaan Masyarakat dan Aparatur, Dian Khamaliyah menambahkan, pelaksanaan bimbingan teknis ini diikuti oleh 72 Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan profesionalisme, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia Satpol PP semakin meningkat sehingga mampu melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat secara optimal dalam menghadapi tantangan implementasi KUHP Nasional, "pungkasnya.